ANALISA PENEGAKAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA UNDANG-UNDANG YANG TIDAK MEMUAT PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN

Abstract

Penentuan kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana juga sulitdilakukan, karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi).Akibat dari ketidak jelasan tersebut akan terjadi keragu-raguan pada majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sehingga kecil kemungkinan terrealisasinya kepastian hukum dan peraturan hukum yang ideal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut: Bagaimana prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan pidana di luar KUHP. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut adalah Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab. 2. Korporasi sebagai pembuatan dan penguruslah yang bertanggungjawab. 3.Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan pidana di luar KUHP Dilihat dari aplikasi hukum pidana materil khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dapat mencakup kurang lebih 136 perundang-undangan dari tahun 1957 sampai dengan 2008.