KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL SEBAGAI SOLUSI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA (Studi Kasus Indonesia)
Keywords:
International Economic Cooperation, Economy of The Border AreaAbstract
The border region is a strategic area in maintaining the territorial integrity of the state, it would require special management. The purpose of this study discusses the various kinds of problems by looking at international cooperation and implementation. Khsususnya in the practice of international cooperation Indonesia. This research method uses normative-empirical legal studies to understand the norms of the law to the facts. The technique used to obtain data and facts in order to discussion of the problem of this research is to use the research literature in the form of books, literature, dictionaries, articles in magazines, scientific journals, bulletins and also documentation on official documents related to Cooperation and managing international border areas obtained from internet access. To complement the primary data interviews were open ended to some informants associated with this study. Data were analyzed using a qualitative approach. Results of the study is that the management of state borders and border areas can be done with an approach to security, increased prosperity and environmental sustainability and the development of local culture. Therefore, it is recommended prioritizing the efforts of non-militaristic approach through the use of international cooperation in the improvement of the natural potential of the border region through the establishment of a special economic zone border region.References
Buku
Batara G, Aditya & Beni Sukadis, 2007. Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi. Jakarta: DCAF & LESPERSSI.
Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT. Alumni.
C.F. Strong, 2008. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia, Cetakan Kedua, Bandung: Nusamedia.
Daniel Philpott 2001. Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations. New Jersey: Princeton University Press.
Departemen Luar Negeri, 2006. Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, revisi I, Jakarta.
E. Suherman. 1984. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Bandung: Penerbit Alumni.
Heinz Burkhart. 2006.Integrated Border Management on The Russian-EU Border. Eastwest Institute.
Hikmahanto Juwana, 2010. Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai negara berkembang, Jakarta: Yarsif Watampone.
I Wayan Parthiana, 2002. Hukum Perjanjian Internasional, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
Ian M. Sinclair, 1984. The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd Manchester University Press.
Irwan Lahnisafitra, 2005, Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak, Thesis Master-S2 Pada Program Pasca Sarjana Institute Teknologi Bandung.
JG. Starke. 2004. Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
K J Holsti. 1992. International Politics, A Framework for Analysis, New Jersey: Prentice-Hall.
Koesnadi Kartasasmita. 1977. Administrasi Internasional, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi llmu Administrasi.
Martin Hollis dan Steve Smith. 1990. Explaining and Understanding International Relations. Oxford: Clarendon Press.
Melda Kamil Ariadno, 2007. Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Jakarta: Diadit Media
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumni
Nainggolan, Poltak Partigo. 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia : Ancaman terhadap Integritas Teritorial, Jakarta
Ni’matul Huda, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Ramlan Surbakti, 2010. Memahami Ilmu Politik Jakarta: Grassindo
Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Sjamsumar Dam dan Riswandi, 1995. Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Sri Mamudji et al., 2005,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,), cet. ke-1
Sumaryo Suryokusumo, 2008, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: PT. Tata Nusa.
Sunarno, Siswanto, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cetakan ke 3, Jakarta: Sinar Grafika
Syarif Hidayat, Agus Syarip Hidayat, 2010. Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Jakarta: PT Rajagraifindo
Jurnal/Artikel
Damos Dumoli Agusman, "Apa perjanjian internasional itu? Beberapa Perkembangan Teori dan Praktek Di Indonesia tentang Hukum Perjanjian Internasional," Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktik di Indonesia: Kompilasi Permasalahan, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan Iklim Investasi, Musrembangnas RKP Tahun 2011, Jakarta 29 April-1 Mei 2010. dalam Syamsul Hadi, et al, Globalisasi, Neoliberalisme dan Pembangunan Lokal: Studi Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia
Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Bahan Diskusi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pengembangan Kawasan Perbatasan Tahun 2010‐2014. Jakarta, 28 November 2008.
Eddy Damian, "Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional," Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 3, Desember 2003
Eman Suparman Perjanjian Internasional sebagai Model Hukum Bagi Pengaturan Masyarakat Global (Menuju Konvensi ASEAN Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum), bandung, 2000
George Schwarzenberger. 1960. A Manual of International Law, Vol. 1, London: Stevens & Sons
Idup Suhady. 2004. Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara. Pusat Kajian Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
I Ketut Ardhana, et.al. 2007. Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur – Sabah, Studi 3 Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia (Jakarta : Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Mahfud, MD, Tata Kelola Perbatasan Negara Kita, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Muzdhakir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.
Major General Vladimir Mochalov, The Russian Federal Border Service: Lessons for Planning and Establishing Border Security System, DCAF working paper series‐No. 5, March 2002.
Marhaban Ibrahim , Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat Dalam Pengelolaan Potensi Dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat .Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, 28-30 Juli 2011
Tabloid Diplomasi, Diplomasi Perbatasan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Edisi Oktober – Nopember 2011
TheRepublic of Singapore on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun
Umar Juoro dan Maxenus Tri Sambodo, “ Aspek Kelembagaan dan Penyelengaaraan Kawasan Ekonomi Khusus; Studi Kasus Batam”, hal 158-159 dalam Syamsul Hadi, et al, Globalisasi, Neoliberalisme dan Pembangunan Lokal: Studi Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia, Institute for Global Justice, Jakarta 2011.
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Bagian Tujuan Pembentukan pelaksana
Agreement between the government of the republic of Indonesia and the government of Malaysia on Border Crossing.
Framework Agreement Between The Governement of The Republic of Indonesia and The Govenrment of TheRepublic of Singapore on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun.
Wawancara
Wawancara dengan Ade Lili N, Staf Asisten deputi I Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia
Wawancara dengan Dra. Rauli dari Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri RI.
Wawancara dengan Dra.Misdalina Kepala Sub Bagian Info dan dokumentasi Pusat Kajian Administrasi dan Kerjasama Luar Negeri (AKLN) Kementerian Dalam Negeri RI.
Wawancara dengan Esmi Staf Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
Wawancara dengan Henry Soratangsu, bagian Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Dirjend Hukum dan perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI
Wawancara dengan Muhammad Ilham Staf Asisten Deputi Pengelola Lintas Batas Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.
Wawancara dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D pakar hukum internasional Universitas Indonesia.
Wawancara dengan Umbara Setiawan, Kepala Seksi Perjanjian Internasional Ekonomi Sosial daan Budaya Direktorat Perjanjian Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri.
Internet
Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan. www.bappenas.go.id
Rencana induk dan pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan 2011-2014 http://akln.setjen.depdagri.go.id/dkln/content/decentralization-support-facility-dsf
Tri Poetranto. Bagaimana Dengan Perbatasan Laut Kita?.Puslitbang Strahan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. 30 Juni 2011 <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/bagaimana-dengan-perbatasan-laut-kita> diakses pada tanggal 19 Juni 2012
http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=57 diakses pada tanggal 16 April 2012
http://batas.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=25 di akses pada tanggal 7 Juni 2012
<http://beritasore.com/2009/01/19/presiden-resmikan-ftz-batam-bintan-dan-karimun/> diakses pada 27 Juni 2012
